Seluruh Fraksi Apresiasi Kinerja Walikota Sorong

Anggota Fraksi Golkar DPRD Kota Sorong, Syarif Nari, SH, MH

SORONG – wartaekspres.com – Seluruh Fraksi DPRD Kota Sorong memberikan apresiasi kepada kinerja Walikota Sorong yang trasparan dan penuh dengan keterbukaan. Demikian dikatakan Anggota Fraksi Golkar, DPRD Kota Sorong, Syarif Nari, SH, MH saat ditemui media ini di Kantor DPD I Partai Golkar Kota Sorong, kemarin.

Dikatakan Syarif, khusus Fraksi Golkar sangat merespons baik dengan adanya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Papua Barat kepada Pemerintah Kota Sorong di bawah pimpinan Drs. Ec. Lamberthus Jitmau, MM dan dr. Hj. Pahimah Iskandar dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Pemberian opini WTP oleh BPK perwakilan Provinsi Papua Barat karena Pemerintah Kota Sorong di bawah kepemimpinan Drs. Lamberthus Jitmau, MM dinilai mempunyai kinerja yang baik sehingga dua tahun berturut-turut mendapat opini WTP,” ujar Syarif.

Oleh karena itu, kata Syarif, Opini WTP yang diberikan oleh BPK harus dapat dipertahankan pemerintah Kota Sorong, karena dalam memperoleh opini WTP bukan hal yang mudah, karena membutuhkan suatu kerjasama dan transparansi dalam mengelola pemerintahan yang selalu bersinergi dengan legislatif sehingga dalam pembahasan APBD dilakukan secara terbuka.

Menurut Syarif, Pemerintah Kota Sorong harus mampu mengenjot SKPD terkait supaya dapat meningkatkan kinerjanya dalam penggunaan APBD harus transparan sesuai dengan progres yang diusulkan sehingga ketika dilakukan audit oleh BPK tidak ditemukan penyalahgunaan anggaran dalam SKPD tersebut.

“Salama ini belum ditemukan adanya kesalahan dalam penyalahgunaan anggaran oleh SKPD karena dalam komisi sesuai dengan kemitraan, SKPD  selalu hadir dan memberikan keterangan saat hearing tidak ada yang bermasalah, kalaupun itu bermasalah maka tidak mungkin BPK akan memberikan penilaian dan opini WTP kepada Pemerintah Kota Sorong,” terang Syarif.

Ketika disinggung bahwa selama ini tidak ada keharmonisan antara legislative dan eksekutif, dengan tegas membantah hal tersebut.

“Kalau itu pendapat masyarakat, itu hak mereka tetapi saya mau tegaskan bahwa tidak benar kalau legislative dan eksekutif itu tidak harmonis, karena hal ini dibuktikan dengan dengan diresponsnya laporan pertanggungjawaban anggaran tahun 2015 oleh seluruh fraksi di DPRD Kota Sorong,” tegas Syarif. (Jason)