Kader PAN Anggap KPK Masuk Angin Tangani Kasus Suap Bupati Buton

JAKARTA - wartaekspres.com  – Kasus gratifikasi suap pilkada bupati mencuat kembali ke permukaan. KPK saat ini dianggap lembaga anti korupsi yang lemah, gratifikasi yang melibatkan Bupati Buton tidak selesai dituntaskan di saat Bupati lainnya ditangkap dan Akil Mukhtar divonis seumur hidup. 

Wakil Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Sulawesi Tenggara, Djainal ST mengungkapkan rasa malunya terhadap masyarakat dan merasa terpanggil untuk turun langsung mendesak KPK, agar segera menuntaskan kasus suap Pilkada Bupati Buton yang sudah terkatung-katung selama ini, Rabu (17/8/16).

Djainal datang ke Jakarta bersama beberapa kader PAN untuk mengajukan tuntutan dan meminta ketegasan lembaga anti korupsi KPK, agar segera menuntaskan dan menyelesaikan kasus gratifikasi yang melibatkan Bupati Buton, Umar Samiun.

“Sebagai kader PAN saya merasa malu terhadap seluruh masyarakat Sultra, atas kasus yang melibatkan Bupati Buton. Kami meminta ketegasan KPK untuk segera menuntaskan dan menyelesaikan kasus tersebut yang sudah cukup lama tidak jelas,” tegasnya di Jakarta.

Kader PAN yang sangat fanatik dengan Amin Rais ini mengatakan, KPK adalah penegak hukum yang seharusnya tidak pilih merek, entah siapapun, darimanapun, dan apapun dia, selalu menempatkan diri dengan proporsional dalam menyelesaikan kasus korupsi.

“Sebagai Wakil Ketua DPW PAN Sultra, saya datang untuk menanyakan ketegasan dan penyelesaian kasus Bupati Buton yang notabene merupakan Ketua DPW PAN. Ini memalukan partai dan imam besar yang sangat kami hormati yakni Prof.  Amien Rais,” tukasnya.

Djainal menegaskan, Kasus gratifikasi pilkada yang melibatkan sejumlah bupati sudah harus segera dituntaskan, pasalnya sejumlah bupati yang terlibat sudah ditangkap. Bahkan Akil Mukhtar sendiri sudah divonis seumur hidup, tetapi kenapa Bupati Buton yang jelas-jelas mengakui dalam persidangan telah memberikan uang sebesar 1 miliar tetap dibiarkan saja.

“Ada apa dengan KPK, masuk angin kah? Kenapa bisa tebang pilih dan menunda-nunda kasus di saat masyarakat menginginkan ketegasan,” terang Djainal.

Lanjut Djainal, ini merupakan preseden buruk bagi Partai Amanat Nasional yang terhormat yang di dalamnya banyak misi terhormat dari para pendirinya yang juga terhormat seperti Prof. Amien Rais dan Bang Zulkifli Hasan selaku Ketua Umum.

“Saya malu kepada masyarakat, baik sebagai kader PAN maupun sebagai tokoh yang ada di lingkungan, mendengar dan berinteraksi langsung. Kehormatan partai ini bisa runtuh untuk mendapatkan tempat serta kepercayaan di tengah masyarakat,” katanya.

Djainal bersama beberapa tokoh pemuda dan kader PAN yang hadir ke Jakarta berniat untuk meminta ketegasan KPK dan partai untuk bisa bijak menyikapi semua persoalan yang terkait dengan keterlibatan kadernya dalam kasus korupsi datau gratifikasi.

Sebelumnya dikabarkan, Bupati Buton, Umar Samiun yang notabene kader Partai Amanat Nasional (PAN) tersangkut kasus gratifikasi pilkada. Umar menyatakan, pernah memberikan uang kepada Akil Mukhtar sebesar 1 miliar yang diakuinya dalam persidangan dan kepada para awak media.

Banyak yang mempertanyakan sistem hukum atas penanganan kasus tersebut, pasalnya gratifikasi itu berlaku untuk pemberi dan penerima sama-sama mendapatkan sanksi hukum yang tegas. Namun kenyataannya, baik masyarakat Sultra maupun tokoh lainnya tidak demikian. Mereka merasa KPK saat ini tebang pilih yang akhirnya memunculkan stigma negatif tentang adanya dugaan kongsi antara pelaku dan lembaga tersebut.

Djainal sendiri selaku Wakil Ketua DPW PAN Sultra merasa malu, dia yang sudah mendedikasikan diri dan turut membesarkan Partai Matahari Putih tersebut di Sulawesi Tenggara, bingung terkait keputusan pusat yang menjadikan tokoh yang masih tersangkut kasus gratifikasi sebagai ketua.

“Entah pimpinan pusat mengerti atau tidak dengan kasus tersebut, yang pasti kami tidak ingin mencoreng nama PAN di tengah masyarakat dan tidak ingin membuat nama Prof. Amien Rais selaku pendiri dan Zulkifli Hasan sebagai Ketua UMum. Oleh karenanya, kami meminta  kebijakan partai untuk segera menanggapi dan mengambil tindakan,” tegas Djainal. (HA/red)