Plt Bupati Karawang mengatakan,
Kunker itu bertujuan untuk mengetahui sejauh mana progres pembangunan telah
berjalan, saat ini beberapa blok sudah terisi dengan pedagang yang saat ini
seluruhnya suasana kondusif hanya menerima sedikit laporan.
Sementara blok pedagang ikan asin
yang menolak pasarnya direvitalisasi bertahap akan dilakukan pendekatan secara
persuasif, karena revitalisasi suka tidak suka harus bisa terlaksana. Mengenai
kendala ongkos sewa dan lain sebagainya, bisa dibuktikan untuk blok lain tidak
mengalami masalah untuk Pasar Johar ini.
Semua jajaran Pemkab ke sini untuk
melihat progres, baik pelaksanaan proyek tempat yang sudah bisa dipakai maupun
kualitas pengerjaan, serta mendengar keluh kesah para pedagang yang saat ini
dibentuk paguyuban pedagang dan para bongkar muat untuk dapat bersilahturahim.
Seluruh apa yang menjadi program
Pemkab tentunya harus sesuai harapan bersama, terutama masyarakat. Perlu ada
sinergitas dalam bekerja baik itu pemerintah, swasta maupun masyarakat.
Disperindagsar, diperintahkan untuk
jalin komunikasi baik dengan para pelaku pedagang di pasar traditional.
Pada kesempatan ini Plt Bupati menyatakan,
bahwa izin mini market pasar modern akan dimoratorium untuk mencegah persaingan
dengan pasar traditional. “Kita ketahui bersama bahwa pasar tradisional secara
harga sangat bisa bersaing dan minat masyarakat pun akan tinggi untuk
mengunjungi, maka menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk revitalisasi pasar,
agar gedung pasar lebih refresentatif,” ujar Plt. Bupati.
Pasar Cilamaya, Jatisari,
Rengasdengklok, akan bertahap direvitalisasi. Mengenai paguyuban yang baru
dibentuk saat ini perlu diapresiasi, karena ini wadah yang positif agar segala
kegiatan yang diciptakan juga terkordinir.
Semantara itu, Ketua Asosiasi Pedagang
serta Pengembang melaporkan hasil progres revitalisasi Pasar Johar tahap demi
tahap, sejauh ini tidak ada masalah. Berjalan sesuai ketentuan waktu kerja
proyek dan secara fisik material pun aman.
Untuk blok pedagang ikan asin akan
juga segera dibangun, khawatir nanti ada kecemburuan social, karena perbedaan
fisik gedung. Mengenai belum menyetujui pihak mereka kami mohon Plt Bupati
untuk adakan dialog, karena tanah ini milik Pemkab dan pembangunan segera harus
dilakukan secara keseluruhan sama, suka tidak suka harus dilakukan. Mengenai
segala permasalahan bisa diminimalisir dengan kesepakatan-kesepakatan yang
dapat dibuat. (Red/Humas)
Baca: wartaekspres.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar