Abdullah |
Ironisnya, tanpa memperdulikan nasib
para petani, DPRD Polman tetap menggelar Sidang Paripurna dan mengetuk palu,
memutuskan untuk tetap melanjutkan pembangunan PDAM tersebut. Sikap tutup mata
DPRD Polman tersebut mengudang amarah petani yang berujung tindakan anarkis.
Ketidakpedulian DPRD Polman mendapat
kecamatan dari berbagai pihak termasuk dari mantan Ketua KPM-PM Abdullah. S, yang
menyebut DPRD Polman telah mengkhianati para petani.
“Saya mengutuk keras keputusan DPRD
Polman yang melanjutkan pembangunan PDAM, padahal mereka tahu bahwa aksi
penolakan PDAM tersebut sudah lama ditegaskan para petani. Sejak tahun 2011
kami sudah sampaikan penolakan para petani itu ke DPR Polman,” ujar pria yang
akrab disapa Adhul ini.
Selain itu, aktifis sosial ini
menyayangkan sikap represif kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap petani.
“Seharusnya kepolisian juga paham,
kenapa petani melakukan aksi anarkis. Itu karena petani merasa dikhianati oleh
wakilnya sendiri di DPRD. Hidupnya sudah terancam punah, haknya dicuri dan
dirampas oleh kepentingan luar, malah dibiarkan. Ironisnya, karena wakil rakyat
sendiri yang memutuskan untuk melanjutkan pembangunan PDAM ,” kata Abdullah.
Ketua Forum Komunikasi Pemuda
Penggerak Ekonomi Desa (FK PPED) se-Sulawesi Barat ini juga menyatakan
komitmennya, akan mengawal perjuangan petani dalam menuntut hak mereka.
“Kami sedang membangun komunikasi
dengan semua elemen terkait, seperti Ketua GP3A , P3A, dan Ketua Kelompok Tani,
lembaga kemahasiswaan, NGO Tani, LBH, tokoh adat, serta media massa. Jika tetap
DPRD Polman dan Kepolisian tidak bijak, maka kami tidak akan tinggal diam,"
tutupnya. (hm3)
www.wartaekspres.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar