Dua PNS Majene Disanksi, LSM Minta Panwaslu Tidak Hanya Di Medsos

MAJENE - wartaekspres.com - Terbukti ikut mengkampanyekan salah satu paslon bupati-wakil bupati di media sosial, dua PNS di Kabupaten Majene dijatuhi sanksi ringan. Keterangan soal pemberian sanksi terhadap dua ASN lingkup Pemkab. Majene ini disampaikan oleh Sekda Majene, H. Syamsiar Muchtar.
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Mahkamah Pengadilan ASN Majene, Syamsiar mengaku telah menyidangkan dua ASN Majene yakni Sofyan Ilbas dan Anwar.

"Kita sudah bersidang dan mejatuhkan sanksi ringan berupa penundaan gaji berkala selama satu tahun untuk saudara Sofyan dan sanksi tidak lulus pra jabatan untuk Anwar. Hal ini karena Anwar masih berstatus CPNS," sebut Syamsiar.

Menyoal hal ini, Ketua LSM Pemerhati Pendidikan dan Budaya Sulbar, Muhammad Safaat mengatakan, mengapresiasi langkah para stakeholder Pilkada Majene, khususnya Panwaslu yang bekerja tegas terhadap oknum PNS yang terlibat politik praktis. Namun demikian, Safaat meminta agar pihak Panwaslu Majene tidak tebang pilih dan lebih general.

Baca selengkapnya di www.wartaekspres.com

Lakri Ungkap Sengketa Kasus Pasar Cikampek I

KARAWANG - wartaekspres.com - Proses sengketa yang terjadi dalam internal PT Aditiya Laksana Sejahtera (ALS) adalah sengketa antar keluarga serta sudah diputuskan oleh pengadilan. 

Tetapi hal tersebut malah dimanfaatkan oknum Pemerintahan Kabupaten Karawang, sampai adanya pemutusan Kontrak kerjasama yang dikeluarkan oleh Plt Bupati Karawang yang sangat bertentangan dengan isi dalam kontrak kerjasama serta bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Hal ini terlampir dalam data hasil temuan Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI) yang diperlihatkan kepada wartaekspres.com, Kamis 5/11/15. 

Menyikapi hal tersebut, wartaekspres.com dan LAKRI menanyakan kepada Humas Kabupaten Karawang, Matin, Kasubag Humas mengatakan, bahwa dirinya tidak mengetahui hal ini, ujarnya via telepon. 

Tidak menyerah wartaekspres.com menghubungi kembali Kasubag Humas, agar bisa mengagendakan pertemuan antara wartaekspres.com dan LAKRI dengan Plt Bupati Karawang, dr. Cellica Nurrachadiana untuk dikonfirmasi. 

Tetapi Humas selalu menjawab, bahwa Plt Bupati sedang padat agenda kerjanya. wartaekspres.com menayakan permasalahan ini kepada Sekjen LAKRI, Bejo Sumantoro yang mengatakan, bahwa sesungguhnya dalam kasus sengketa yang terjadi di Pasar Cikampek 1 ini, ada dugaan persekongkolan jahat atas penyalahgunaan wewenang dalam jabatan terhadap pemutusan kontrak Build Operate and Transfer atau disingkat BOT dalam pembangunan dan pengelolaan Pasar Cikampek 1.

Baca selengakpnya di www.wartaekspres.com

Jajaran Stakeholder Dinas Kesehatan Wajib Berikan Pelayanan Maksimal

KARAWANG – wartaekspres.com - Pembangunan Kesehatan merupakan bagian dari Pembangunan Nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Pembangunan kesehatan tersebut perlu melibatkan seluruh potensi bangsa Indonesia, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah, yang diorganisir oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Demikian dikatakan Asisten Daerah Bidang Pembangunan Setda Kabupaten Karawang, Hadis Herdiana dalam sambutan tertulis Plt Bupati Karawang pada kegiatan Rakerkesda Kabupaten Karawang, Kamis (5/11) bertempat di RM Komersial yang berlokasi di Interchange Karawang Barat.

Ditegaskan pula oleh Plt Bupati, bahwa Peningkatan kemampuan dan mutu pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas menjadi tolok ukur profesionalisme pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Tersedianya sarana dan prasana di tempat pelayanan kesehatan harus diiringi kemampuan petugas, baik dari segi pengetahuan, kemampuan maupun penampilannya menunjukkan tenaga kesehatan yang profesional.

Untuk itu, kami mengingatkan kepada segenap jajaran kesehatan untuk meningkatkan kedisiplinan, jangan alergi dengan kritikan masyarakat, karena segala kritik sifatnya selalu membangun. Teruslah tingkatkan produktifitas kerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Mengenai bahasan utama pada Rakerda ini, yakni Sarana Prasarana sudah dibuat perencanaan sudah pada tahap tersedia DED-nya, yakni akan dibangunnya Rumah Sakit Umum Daerah Type C di Kecamatan Rengasdengklok dan di wilayah timur, berlokasi di sekitar Kecamatan Telagasari atau Kecamatan Lemahabang.

Baca selengkapnya di www.wartaekspres.com

Logos : Ini Surat Terbuka Buat IPI

MAMUJU – wartaekspres.com - Halo.. Apa kabar Indeks Politika Indonesia (IPI)?
Rilis kamu di timurnews dan Rakyat Sulbar cukup menyerang tapi tidak berkwalitas. Kamu menyebut dirimu sendiri sebagai lembaga kredibel, tapi kurang teliti menyusun pemberitaan. Kamu kekurangan orang yang pintar menulis ya?

Coba teliti ulang rilismu sendiri. Ketika kamu menyebut nama-nama lembaga yang kredibel, kamu menyebut IPI, LSI, dan JSI, tapi kamu juga menyebut RAP. RAP itukan IPI juga! Kenapa tidak sekalian kamu sebut juga LeRI,LCI dan FAR? lembaga yang IPI bentuk lalu IPI sendiri di banyak media menyebutnya sebagai lembaga kredibel, ampun lebay-nya deh!

Saya kenal baik dengan orang-orang eks IPI. Bambang Mappatunru dan Sri Wulandani, mereka eks IPI yang sekarang jadi teman diskusi kami. Masih mau saya sebut yang lainnya?

Halo.. LSI kamu dimana? Awalnya saya mengira kamu itu LSI (Lingkaran Survey Indonesia), ternyata kamu LSI yang lain. Suadi Idris menyebutmu singkatan dari Lembaga Survey Indonesia. Walah.. Tenyata kamu lembaga lokal yang tidak populer. Kamu disebut LPDI dan IPI -kamu juga menyebut dirimu sendiri- sebagai lembaga survey yang diakui kredibel di Sulbar.

Coba jawab, siapa yang mengakui kamu sebagai lembaga kredibel di Sulbar? Kamu sudah pernah survey dimana di Sulbar? Kamu dampingi kandidat siapa di pilkada Sulbar? Nama kamu kok tidak pernah disebut dalam media-media Sulbar? Kamu bentukan IPI juga seperti RAP dan LeRI ya?

Baca selengkapnya di www.wartaekspres.com

Fraksi Minta DPRD Polman Bela Petani Tapango

Tamrin M. Arlin ( Presiden Front Aktivis Indonesia)

MAKASSAR – wartaekspres.com - Front Aktivis Indonesia (Fraksi) meminta DPRD Polewali Mandar berada di pihak rakyat, khususnya dalam kasus PDAM Tapango. Presiden Fraksi Indonesia, Tamrin M. Arlink dalam rilisnya yang diterima wartaekspres.com, Kamis (05/11/2015) mengatakan, agar para wakil rakyat yang duduk di kursi legislatif Polman berada di pihak petani Tapango dalam kasus PDAM yang berbuntut pada penahanan empat petani.
 

"Kami meminta kepada DPRD Polman, agar berada di pihak rakyat, atau paling tidak menjadi poros tengah untuk menyelesaikan perkara yang menyandera petani di Tapango. Jangan membela kepentingan sesaat atau membela proyek," sebut Arlink.

Lebih lanjut, mantan Ketua KPM Polewali Mandar ini mengatakan, agar kasus penangkapan empat petani Tapango dilihat secara fair oleh semua pihak termasuk kepolisian di Polewali Mandar. Menurutnya penangkapan petani di Tapango harus adil dan tidak memihak kepentingan proyek PDAM.

Baca selengkapnya di www.wartaekspres.com