MAMUJU – wartaekspres.com –
Secara kebetulan pengamat Sospolbudpenkeshum bertemu dengan anggota DPR
Kabupaten, Bahrun Rasyid setelah berkunjung ke rumah Bung Hasan Kumis
(wartawan). Sangat disayangkan Bung Hasan tidak ada di rumah.
Pertemuan denganAnggota DPRD Kabupaten Mamuju,
Bahrun Rasyid (15/ 10 2015) jam 11.00 WITA. Bahrun Rasyid (Fraksi Golkar)
mengajak penulis sekaligus pengamat untuk masuk ke dalam mobilnya dan mengajak
penulis untuk bersamanya dan menujukkan pembangunan jembatandan gorong-gorong
yang sedang dikerjakan di wilayah pasar lama (ujung jalan Jeruk dekat pertigaan
Pasar Ikan).
Berdasarkan pembicaraan yang didengar penulis
antara Bahrun Rasyid dan masyarakat di pasar lama diketahui, bahwa pekerjaan
gorong-gorong ini sangat membayakan ke depannya, karena selalu truk-truk besar
yang biasa antar barang pesanan pedagang juga melewati jalan yang sedang
dibangun jembatan gorong-gorong ini.
Berdasarkan pembicaraan juga, diketahui bahwa
campuran semen ini dilakukan perbandingan yaitu 1 sak semen berbanding 1 mobil
pick up pasir (1 : 1).
Berdasarkan informasi juga, terindikasi ini
adalah proyek dari pengusaha besar di Kota Mamuju dan Provinsi Sulawesi Barat.
Dan biasanya masyarakat menilai di-sub-kan proyeknya yang sedang dikerjakan
ini.
Bila memang ini yang terjadi, ironis sekali. Di
saat pilkada semua kandidat selalu bicara muluk-muluk dan mau membangun
Kabupaten Mamuju. Mereka mulai bergerak ke pelosok-pelosok. Perlu diketahui,
semua kandidat ini adalah pejabat di Kabupaten Mamuju dan pejabat di Provinsi
Sulawesi Barat.
Selanjutnya Bahrun Rasyid (Fraksi Golkar)
mengajak pengamat sekaligus penulis untuk bertemu Wakil Ketua DPRD Mamuju
(Sugianto).
Mereka lupa, bahwa masyarakat sekitar Kota Mamuju
sangat tahu apa yang telah dikerjakan dan sedang dikerjakan selama ini.
Masyarakat Kota Mamuju adalah pemilih cerdas, bahkan berdasarkan pengamatan
penulis, masyarakat di pelosok pun juga cerdas dengan track record para
kandidat. Mana yang paling banyak membual/ berbohong. (kalasi dalam bahasa Daerah).
Apakah pengalaman-pengalaman dulu akan diulang
lagi oleh masyarakat Mamuju di Pilkada 2015 ini. Baik pilkada tingkat desa/
kabupaten dan provinsi di wilayah Sulawesi Barat?
Pengamat Sospolbudpenkeshum meyakini, perubahan
telah terjadi dan masyarakat pun cerdas untuk memilih kandidat dalam 5 tahun ke
depan untuk memerintah di Kabupaten Mamuju (Jangan Pilih Pemimpin Dalam Karung
).
Masyarakat pun cerdas dan penulis yakin, bahwa
masyarakat mengetahui, jangankan proyek besar proyek kecil saja bermasalah, jagankan
di pelosok, di dalam kota saja dekat pasar yang penuh keramaian, proyek-proyek
bermasalah ditemukan dan berani terang-terangan terindikasi melakukan kesalahan
dengan sengaja, apalagi yang di pelosok.
Intinya, terindikasi banyak pembohongan publik yang
terjadi selama ini dan terindikasi berantai, sehingga penegakan hukum
pemberantasan korupsi hanya isapan jempol di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.
Terindikasi pula proyek-proyek ini diketahui ada berhubungan dengan orang-orang
besar di pemerintahan.
Penulis sekaligus sebagai Pengamat
Sospolbudpenkeshum pun yakin, budaya berfikir (pola mental dan spiritual serta
pola fikir ) masyarakat Mamuju pun telah berubah dan mulai berani mengatakan
kebenaran dan dennan cerdas memilih mana pemimpin yang lebih sedikit berbohong
dan masih lebih banyak kepeduliannya kepada masyarakat.
Dan keyakinan itu pun ada pula tentang
pengetahuan perbedaan wewenang pola kerja antara Kepala Didang, Sekda dan
terutama Wakil Bupati dan Bupati.
Di mana kewenangan yang terpupus ini masyarakat
pun sudah cerdas mengetahui dan akhirnya memberikan pilihan cerdas siapa yang
layak sebagai pemimpin ke depannya dan layak untuk betul-betul merubah
Kabupaten Mamuju lebih nyata lagi dan lebih dirasakan perubahannya dalam
kelompok masyarakat yang lebih luas lagi, bukan cuma satu atau dua pembangunan
saja yang terasa.
Bagi pemerintahan yang baru mekar, yang biasanya
perlu dikerjakan dan biasanya perlu dirubah dengan cepat adalah : Pertama,
insfrastruktur jalan dan jembatan (pengamatan dasar mulai dari dalam kota lalu
pelosok). Kedua, kesehatan dan pendidikan tingakat taraf penghasilan penduduk
(bukan cuma bicara APBD). Dan ketiga, merubah pola fikir kesukuan menjadi pola
fikir Nasional sesuai UUD 45 serta Pancasila.
Yang jadi pertanyaan penulis juga adalah, Apakah
aparat hukum terkait tidak mengetahuinya? Karena, mereka pun kadang telihat
melintas di jalan ini. Baik anggota Kepolisian, anggota Kejaksaan, anggota
Pengadilan dan anggota Tipikor dari ketiga instansi hukum tersebut yang berada
di wilayah Kabupaten Mamuju.
Catatan : 1. Percakapan memakai bahasa Mamuju
antara masyarakat dengan Anggota DPRD Mamuju. 2. Silahkan kepada rekan-rekan,
kakak-kakak, adik-adik jurnalis, LSM dan masyarakat umum untuk menshare, di
mana saja serta bila perlu mendatangi lokasi proyek tertulis untuk pembuktian
dan dijadikan berita (Terutama Pers yang peduli pembangunan di Mamuju) baik
pers local maupun luar.
Penulis atau anggota Dewan Kabupaten Mamuju yang
bersangkutan (pemberi informasi) dapat menemani investigasi lanjutan bila pers
atau LSM yang mau menginvestigasi, bagi yang dari luar Mamuju atau Sulawesi
yang ada perwakilannya. (Emalda Davi)
Baca wartaekspres.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar